Blog •  02/11/2020

Upaya Petani Mandiri di Tapanuli Selatan Benahi Tata Keloka Kebun Sawit

© Foto: Masdalena Napitupulu
© Foto: Masdalena Napitupulu

Petani mandiri di Desa Simataniari, Tapanuli Selatan, Sumatera Utara, banyak kelola kebun sawit secara otodidak dan seadanya. Para petani mandiri ini pun hadapi berbagai kendala, dari produktivitas rendah, sampai kesulitan pupuk.

Belakangan, para petani mulai ikut Sekolah Lapang, yang belajar bercocok tanam sawit dengan berkelanjutan.

Asbron P. Limbong, Agroforestry & Livelihood Coordinator Conservation International Indonesia mengatakan, Sekolah Lapang sebagai upaya perbaikan tata kelola sawit. Di sekolah ini, petani mendapatkan pengetahuan mulai pelatihan teknik budidaya sawit terbaik mencakup panen, penyortiran dan pengangkutan, penilaian perkebunan, pemupukan, dan pengendalian hama. Termasuklah soal materi Indonesia Sustainable Palm Oil (ISPO) maupun konservasi.

Hujan membasuh bumi Angkola Sangkurnur, hari itu. Dedaunan dari tanaman sawit maupun karet ikut kuyup. Aroma tanah basah di Desa Simataniari, Tapanuli Selatan, Sumatera Utara, menembus indra penciuman.

Berlin Sihombing dan Tota Simanungkalit, dua petani sawit di desa ini menceritakan pengalaman mereka mengelola kebun sawit, dari tanam seadanya sampai setelah mereka mendapatkan pengetahuan soal cocok tanam sawit.

Tota cerita, selama delapan tahun terakhir jadi petani sawit. Sebelum itu, dia mengolah tiga hektar lahan untuk sawah. Kala sawah sekitar perlahan menjadi kebun sawit, Tota terpaksa menjualnya.

Total mulai mengutarakan keluh kesahnya sebagai petani sawit yang telah ditekuninya selama delapan tahun terakhir. Ia adalah satu dari ratusan petani sawit mandiri yang berjuang mengelola lahan sendiri.

Bukan tanpa sebab, Tota yang tergabung di Kelompok Tani Dosroha ini mengubah lahan miliknya dari persawahan seluas tiga hektar menjadi perkebunan sawit pada tahun 2012. Alih fungsi lahan di sekeliling tanahnya, membuat dia ikut menyesuaikan. Lahan persawahan yang telah dia kelola selama 12 tahun, kini beralih jadi kebun sawit.

“Karena di sawah saya sudah menanam sawit, ikutlah menanam sawit karena lahan sudah gak bagus menanam padi. Banyak penghalang, burung dari sawit payah menjaganya,” katanya, medio September lalu.

Bermodalkan pemahaman minim, Tota mulai menanam ratusan bibit sawit. Dia bilang, merawat dan memberi pupuk sesuai pengetahuan ala kadar. Meski tanaman berbuah, namun kualitas dari perkebunan kecil tidak menjanjikan.

“Sebelumnya, menanam sawit biasa, asal memilih bibit. Memupuk juga sembarangan. Apalagi memanen. Kalau sudah butuh duit langsung dipanen, padahal kan hasilnya juga tidak bagus, ya kalau dijual jadi murah,” kata Tota.

Selama delapan tahun dengan pemahaman seadanya mengelola sawit, Tota hanya menghasilkan 1,5 ton per hektar dari panen setiap dua minggu sekali. Hasil penjualan itu, tidak langsung bisa dinikmati, sebagian harus kembali karena untuk membayar upah bagi pekerja yang memanen sawit.

“Biasa sekali panen 1,5 ton dalam dua minggu. Itupun bukan diambil sendiri, pakai tenaga orang lain.”

Untuk memenuhi keperluan rumah tangga dan membiayai dua anak masih sekolah, dia bilang tak bisa lagi bergantung dengan panen sawit. Belum lagi, sejak suami meninggal, dia jadi orangtua tunggal.

Untuk menambah pemasukan setiap bulan, dia bekerja di lahan warga yang perlu tenaga.

Sekolah lapang

Dia mendengar soal perbaikan mengelola kebun sawit dengan berkelanjutan. Tota pun ikut tergabung di Sekolah Lapang (SL) untuk mendapatkan ilmu cara bertani sawit berkelanjutan.

Sekolah Lapang merupakan program yang berupaya menerapkan sawit berkelanjutan yang diselenggarakan Conservation International Indonesia bekerja sama dengan Pemerintah Tapanuli Selatan dan UNDP-GGP. Mereka mendampingi petani sawit swadaya melalui kegiatan sekolah itu.

“Ikut Sekolah Lapang setahun lalu,” katanya.

Sebelum mengikuti Sekolah Lapang, dia menanam sawit dengan memilih bibit sembarangan dan memupuk asal-asalan. Belum lagi, kebiasaan memanen sawit muda saat keadaan mendesak.

Kendala lain petani pun timbul. Sebelumnya, dia belum memahami bagaimana mengelola kebun sawit dengan baik, kali ini keperluan pupuk jadi masalah baru.

Harga pupuk, kata Tota, tinggi hingga menyulitkan. Padahal, hasil panen sawit terbilang pas-pasan untuk kebutuhan sehari-hari.

“Sawit ini harus banyak perawatan, kalau kurang, hasilnya sedikit. Kalau kita menanam sendiri, merawat sendiri. Karena tenaga kurang terkadang dibantu anak kalau pulang sekolah,” katanya.

Dia bilang, menyemprot ke ladang kalau sedang ada uang. “Kalau gak ada uang gak ke ladang.”

Masa pandemi Coronavirus Disease 2019 (COVID-19), makin memukul petani.Uuntuk menambah penghasilan selama pandemi, Tota tanam padi di lahan pinjaman dan hasilkan 10 goni padi.

Kesulitan juga dihadapi Berlin Sihombing, Ketua Gabungan Kelompok Tani Sawit Jaya Lestari Saseba. Dia bilang, sudah lama tak berharap dari hasil sawit karena harga juga tidak stabil.

Warga Kecamatan Angkola Sangkurnur itu punmulai fokus lagi pada kebun karet yang tanam sejak 2009.

Alhasil, dia bisa mendapatkan rupiah lebih. Walau beberapa tahun belakangan harga karet, juga alami penurunan sampai Rp6.000 per kg, sampai dia sempat enggan panen getah karet. Kini, mulai fokus urus karet lagi.

Sebaliknya, harga sawit mengalami kenaikan selama masa pandemi COVID-19. Namun, katanya, permasalahan lain timbul yakni kekurangan pupuk karena harga mahal. Kondisi ini menyebabkan, perkebunan sawit Berlin tidak begitu terawat. Harga tandan buah segar biasa Rp800- Rp900 per kilogram, jadi sekitar Rp1.180 per kilogram.

“Biasa panen 1,6 ton. Harga selama COVID-19 naik tapi hasil tidak bersih sama, karena bayar ongkos perjalanan, tergantung jarak yang ditempuh.” Dia panen dua kali sebulan.

Berlin juga petani mandiri yang mengikuti Sekolah Lapang dua tahun lalu. Dia bilang, ada tambahan pengetahuan baru dari sana.

Sebelum ikut Sekolah Lapang, dia kerap menyemprot pupuk dan hama tidak beraturan. Kemudian jarak tanam sawit yang salah ternyata berpengaruh pada hasil panen yang tak memuaskan.

“Yang selama ini kutahu merawat sawit ternyata salah semua. Contoh saja memilih bibit, asal sawit ya, kutanam. Jarak tanam juga salah.”

Setelah dapat ilmu, dia pun mengubah pola tanamnya. “Kurombaklah, kukurangi batangnya. Sebelumnya, kalau memupuk main semprot semua, mulai dari piringan semua disemprot akhirnya sawit stres. Sekarang gak lagi.”

Sebelum mengikuti Sekolah Lapang, pendapatan Berlin Rp900.000. “Sekarang, kalau puncak buah bisa Rp2,3 juta tetapi tetap harus rajin dipupuk,” katanya.

Asbron P. Limbong, Agroforestry & Livelihood Coordinator Conservation International Indonesia mengatakan, Sekolah Lapang sebagai upaya perbaikan tata kelola sawit.

Di sekolah ini, petani mendapatkan pengetahuan mulai pelatihan teknik budidaya sawit terbaik mencakup panen, penyortiran dan pengangkutan, penilaian perkebunan, pemupukan, dan pengendalian hama. Termasuklah soal materi Indonesia Sustainable Palm Oil (ISPO) maupun konservasi.

Kini, yang tergabung dalam Sekolah Lapang, sekitar 706 petani dengan status kebun di areal penggunaan lain. Mereka, katanya, berasal dari empat kecamatan sentra perkebunan sawit, yakni, Kecamatan Angkola Selatan, Angkola Sangkunur, Batang Toru, dan Muara Batang Toru.

Untuk pembentukan gapoktan, kata Limbong, untuk mendorong percepatan petani menerima sertifikat ISPO. Sampai 2019, petani tergabung dalam Sekolah Lapang membentuk dua gapoktan, yakni, Gapoktan Sawit Maju Bersama di Kecamatan Muara Batangtoru dan Gapoktan Sawit Jaya Lestari Saseba di Angkola Sangkunur.

Saat Sekolah Lapang, mereka membangun kebun percontohan. Selama 2018-2019, telah terbangun tujuh kebun percontohan mulai di Desa Bandar Tarutung dan Malombubukkas di Kecamatan Angkola Sangkurnur, sampai Desa Muara Huta Raja, Terapung Raya, Muara Manompas, dan Desa Muara Ampolu di Kecamatan Muara Batang Toru. Ada juga di Desa Sihuik-Huik, Kecamatan Angkola Selatan.

Komitmen pemerintah daerah

Dedy Iskandar, Senior Policy Coordinator Conservation International Indonesia, mengatakan, komitmen Pemerintah Tapanuli Selatan membehani tata kelola sawit tertuang dalam Keputusan Bupati Tapanuli Selatan No 188 45/92/KTPS/2018 dengan membentuk Forum Sawit Berkelanjutan Kabupaten Tapanuli Selatan (FoKSBI).

“Banyak pihak terlibat dalam sektor sawit, seperti pemerintah, swasta, petani, LSM, hingga akademisi,” katanya. Dengan banyak pihak, katanya, untuk memaksimalkan koordinasi dalam mengimplementasikan sawit berkelanjutan di Tapanuli Selatan.

Pada Februari 2018, FoKSBI merumuskan pedoman pembangunan sawit berkelanjutan dalam rencana aksi sawit berkelanjutan Tapanuli Selatan.

Bupati Tapanuli Selatan, Syahrul M. Pasaribu melalui Peraturan Bupati No.22/2019 menyetujui Rencana Aksi Sawit Berkelanjutan Tapanuli Selatan sebagai acuan pembangunan sawit berkelanjutan di Tapanuli Selatan.

Rencana aksi yang ditetapkan Bupati Tapanuli Selatan, pada 27 Agustus 2019, berisi rencana strategis, arah kebijakan, serta kegiatan oleh FoKSBI hingga 10 tahun ke depan.

Anggota FoKSBI juga melakukan berbagai pertemuan atau diskusi terfokus dan lokakarya tematik mengenai minyak sawit berkelanjutan, dari aspek hukum lahan seperti aturan soal penyelesaian penguasaan lahan di kawasan hutan maupun sertifikasi petani seperti ISPO dan Roundtable Sustanaible on Palm Oil (RSPO).

Melalui rencana aksi kabupaten, dia berharap industri sawit dapat memberikan manfaat sosial ekonomi tinggi dan berkelanjutan bagi masyarakat dengan tetap menjaga lingkungan hidup.

“Target utama 100% kebun sawit petani swadaya di Tapanuli Selatan memenuhi standar dan tersertifikasi ISPO pada 2028,” kata Dedy.

Faisal Simamora, Kepala Bidang Penyuluhan Dinas Pertanian Tapanuli Selatan menyampaikan komitmen Pemerintah Tapanuli Selatan membenahi sawit agar berkelanjutan seperti tertuang dalam Keputusan Bupati Tapanuli Selatan No 188 tahun 2018.

Pada Februari 2018, FoKSBI merumuskan pedoman pembangunan sawit berkelanjutan dalam rencana aksi kabupaten.

“Kita sudah maju selangkah, saat pada pertemuan provinsi ataupun nasional, kita senantiasa jadi rujukan. Masukan-masukan dan hal-hal yang dibuat di kabupaten jadi acuan dan masukan ke proses penyusunan RAP (rencana aksi provinsi) maupun RAN (rencana aksi nasional).”

Sampai sekarang, katanya, paling utama itu bagaimana membuat database petani. “Lalu, bagaimana menyelesaikan peremajaan sawit rakyat dan bagaimana menyukseskan program ini di Tapanuli Selatan. Peremajaan sawit juga bagian dari RAK-KSB.”

Sekolah Lapang, bagian dari tahapan RAK. Sekolah Lapang, katanya, merupakan bagian dari keseluruhan tindakan di FoKSBI.

Sumber: Mongbay